MEDIASI PENAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN “REKSO DYAH UTAMI”)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana KDRT, seringkali penyelesaian yang dilakukan adalah penyelesaian melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan yang biasanya dilakukan melalui mekanisme mediasi atau dalam pidana disebut dengan mediasi penal, hal ini dilakukan karena KDRT merupakan tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup ranah keluarga sehingga penyelesaian yang dipilih adalah penyelesaian yang tujuannya untuk memulihkan kembali hubungan yang retak dalam suatu rumah tangga karena terjadi kekerasan sehingga kembali harmonis, dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan yang terkadang dirasa belum bisa mewakili kepentingan dan hak-hak korban. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” (P2TPA “Rekso Dyah Utami”) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tangan panjang dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BPPM) memiliki berbagai fasilitas pelayanan untuk korban kekerasan pada perempuan dan anak, salah satunya adalah fasilitas pelayanan mediasi yang dilakukan guna mencari solusi terbaik antara pelaku dan korban. Adapun dalam pemberian pelayanan, lembaga ini memberikan hak sepenuhnya kepada korban. Dalam hal ini lembaga tersebut lebih mengedepankan kemandirian daripada korban untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) mengenai pelaksanaan mediasi penal dalam penanganan tindak pidana KDRT yang dilakukan di Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” yang bersifat deskrif-kualitatif menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisa terhadap hasil wawancara dengan narasumber. Ditambah refrensi lain seperti buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mediasi penal dalam penanganan tindak pidana KDRT di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” telah dilakukan melalui pendektan restorative justice didasarkan pada prinsip-prinsip dasar mediasi secara umum, prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan, sukarela, pemberdayaan, netralitas, dan solusi yang unik yang diaplikasikan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam melaksanakan mediasi penal sehingga dapat tercapai maksud dan tujuan diadakannya mediasi penal. Selain itu mediasi penal ini dirasa cukup efektif karena mampu memberikan efek yang positif dalam rangka usaha penghapusan KDRT. Keberhasilan mediasi penal untuk mendamaikan dan mengembalikan keharmonisan keluarga menjadi suatu poin penting yang perlu dipertimbangkan sebagai salah satu langkah mewujudkan penghapusan KDRT, meskipun dalam hal ini faktor undang-undangnya sendiri belum mengatur mengenai mediasi yang dilakukan dalam lingkup pidana terutama KDRT tetapi mediasi penal dirasa sudah cukup efektif untuk menangani tindak pidana KDRT yang terjadi